Kemhan bangun pusat "cyber defence"

kementerian pertahanan ingin mengembangkan pusat pertahanan siber ataupun cyber defence agar memelihara kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia (nkri) daripada kejahatan dunia maya.

hal itu terungkap saat menteri pertahanan purnomo yusgiantoro berhadapan melalui menteri komunikasi dan info tifatul sembiring dalam kantor kemenkominfo, jakarta, selasa sore.

kami minta saran kepada kemenkominfo untuk membangun `cyber defence` karena kementerian ini yang miliki kapasitas mengembangkan `cyber security`, tutur menhan usai bertemu menkominfo tifatul sembiring.

pembangunan pertahanan siber itu, tutur dia, dan menyertakan tiga angkatan, yakni tni angkatan darat, tni angkatan laut, juga tni angkatan udara. kemkominfo akan membantu tata kelola, infrastruktur, peralatan, juga sumber daya manusianya.

menurut purnomo, ancaman serius kepada kedaulatan dengan dunia maya sudah belum tampak. banyak upaya ancaman yang pada ini terjadi, namun belum dikategorikan dijadikan ancaman pertahanan negara.

Baca Juga: Dealer Honda - Dealer Honda Jakarta - Dealer Honda Jakarta

sifatnya baru mikro namun kita tetap harus waspada, katanya.

menkominfo, tifatul sembiring, menungkapkan, serangan ke dunia maya cenderung meningkat di tiga tahun terakhir. dimana tercatat, banyak sebanyak 36,6 juta kali serangan pada indonesia, yang sebagian sulit adalah ekonomi.

agar tingkat keamanan siber kuat dengan begini kita harus berkoordinasi melalui kementerian dan lembaga negara lainnya, ujarnya.

saat ini kemkominfo sedang menyiapkan sebuah badan bernama `national cyber security` untuk mengantisipasi ancaman kaum peretas. badan ini akan menaungi seluruh cyber defence dan dikembangkan kementerian dan lembaga.

selain kemhan juga tni, banyak lembaga lain dan dilibatkan, antara lain, polri, badan intelijen negara (bin), lembaga sandi negara, badan narkotika nasional (bnn), badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt) juga instansi yang tenntang langsung melalui masalah keamanan, termasuk instansi dan mengurusi persoalan publik semisal bandara, bursa efek dan yang lain.