badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer dan memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan tersebut dilontarkan kepala bkd karimun kamarullazi pada hadapan 103 honorer selama pertemuan dalam ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan dan dan dihadiri kepala inspektorat juga pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi menyatakan, terhitung hari ini, bkd dengan tim verifikasi ingin memeriksa kembali berkas dan diserahkan 103 pewagai honorer.
tim akan memverifikasi ulang berkas dan seorang. jadi, manakala seandainya banyak yang menyimpan memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri karena aksi itu mempunyai konsekuensi hukum. jangan hingga muncul sanggahan sesudah diumumkan lulus dijadikan calon pegawai negeri sipil, ujarnya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tidak lagi menjadi tanggung jawab bkd, sementara menjadi kewenangan aparat penegak hukum sebab telah termasuk tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, itu bukan urusan kami, ujarnya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data harus diselesaikan karena bisa meninggalkan preseden buruk selama perekrutan honorer selama lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, maka dapat diproses dengan hukum biarpun sudah diangkat adalah cpns, katanya.
sementara itu, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi menyatakan unsur pidana tidak hilang sekalipun honorer dan diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses dengan hukum sebab perbuatan itu sudah termasuk tindak pidana. bukan cuma honorer dan bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan dijadikan honorer juga harus diproses dengan hukum, ujarnya.
tindakan tegas kepada oknum honorer dan diduga memanipulasi data bukan hanya supaya menegakkan hukum, ternyata untuk mewujudkan keadilan sehingga tak banyak pihak-pihak yang terzalimi.
kasihan melalui orang dan berhak tapi tak miliki kedekatan dengan kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan yang tak terpuji itu. efek jera harus diberikan oleh karenanya tak ada dulu oknum dan berbuat demikian, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole menyampaikan dalam peraturan pemerintah no43/2007 serta keputusan menteri pendayagunaan dan aparatur negara no5/2010 mengenai pengangkatan honorer kategori ii mengungkapkan kiranya tidak ada klausul ataupun Satu pasal pun dan menjelaskan kiranya honor daerah bisa diangkat sebagai cpns.
peraturan tersebut menyebutkan bahwa honorer dibiayai tidak dengan apbd serta apbn. tak serta ada pasal dan menyebutkan bahwa mereka dapat bekerja selama instansi pemerintah secara terus-menerus. faktanya, 103 honorer itu adalah honor daerah namun honornya berasal daripada apbd atau apbn. ujarnya.
ketua komisi a jamaluddin menyampaikan, pihaknya telah menemukan dugaan manipulasi data sejumlah honorer dan mengikuti kriteria adalah cpns 2013 dalam normatif honorer kategori ii dari dinas pendidikan.
dalam sk kepala dinas studi no 137/kpts/2008 mengenai penetapan tenaga pendidik serta kependidikan penerima tunjangan perbaikan pendapatan sekolah negeri dan swasta pada 31 desember 2008, gamblang memaparkan 12 pihak tercatat selama daftar normatif honorer kategori ii, bukan honorer yang murni direkrut pada 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, pada tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat yang ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas pendidikan karimun itu dapat untuk bukti bahan sanggahan ke grup kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, juga mampu untuk bukti bagi aparat penegak hukum supaya mengungkap manipulasi data honorer.
terkait keuntungan itu, dengan dan merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd dan ad, gagal menjadi tenaga honorer kategori ii yang memenuhi kriteria adalah cpns 2013. rata-rata mereka tercatat sebagai tenaga honorer selama tahun 2006 juga 2007, cuma Satu pihak yang tercatat dijadikan honorer direkrut pada 1 desember 2005, tuturnya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, merupakan adanya sederat honorer dan tercatat selama daftar normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 dengan sumber pembiayaan daripada dana bantuan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan aku, dana bos supaya sd juga smp awalnya dimulai dengan pemerintah pusat dalam juli 2005, tujuannya supaya percepatan pencapaian situs wajib belajar sembilan tahun. sebab itu telah selayaknya data honorer yang dibiayai dengan dana bos diteliti ulang, karena otomatis waktu kerja honorer yang dibiayai dana bos, terhitung belum Salah satu tahun direkrut dijadikan honorer dalam 31 desember 2005, ujarnya.
